Versi Indonesia
English version
Pengunjung Online : 0
Hari ini :169
Kemarin :788
Minggu kemarin:6.118
Bulan kemarin:41.661

Anda pengunjung ke 4.724.395
Sejak 11 Rabi'ul Awal 1429
( 19 Maret 2008 )


Pengunjung Baru ?
   |   


www.melayuonline.com www.wisatamelayu.com www.rajaalihaji.com www.tengkuamirhamzah.com www.ceritarakyatnusantara.com www.adicita.com www.maharatu.com www.jogjatrip.com www.kerajaannusantara.com www.infokorupsi.com www.indonesiawonder.com
Isnain, 11 Safar 1443 (Minggu, 19 September 2021)
 
30 November 2009 07:49

Konsepsi Pemimpin Melayu dalam Pandangan Raja Ali Haji

Konsepsi Pemimpin Melayu dalam Pandangan Raja Ali Haji

Oleh : Ahmad Salehudin

Raja Ali Haji (RAH) selama ini hanya dikenal sebagai salah seorang sastrawan dan ahli bahasa Melayu nomor wahid, dengan Gurindam Duabelas sebagai karya terbesarnya. Dalam konteks keindonesiaan, RAH memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap keberadaan bahasa nasional Indonesia. Cikal bakal bahasa Nasional Indonesia adalah bahasa Melayu yang “dirawat” oleh RAH. Atas jasanya tersebut, pemerintah Indonesia menganugrahi gelar pahlawan nasional dalam bidang kebahasaan pada tahun 2004. Namun ternyata dengan membaca karya-karyanya, kita akan mengetahui bahwa RAH tidak hanya seorang sastrawan, tetapi juga pribadi, sebagaimana cerdik pandai pada zamannya, yang memiliki pengetahuan sangat kompleks, salah satunya dalam bidang kepemimpinan.

Pemikiran RAH dalam bidang kepemimpinan dapat dilihat dalam bukunya yang berjudul Tsamarat Al Muhimmah. Buku ini berisi penjelasan tentang konsep negara, peradilan, dan etika politik (Melayu). Jika melihat posisi RAH sebagai penasehat Yang Dipertuan Muda (YDM) Riau, ada dua kemungkinan mengapa RAH menulis buku ini. Pertama, memenuhi permintaan YDM Riau agar membuat semacam guidelines pemerintahan Melayu yang sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman. Kedua, RAH sengaja menulis kitab tersebut untuk mengingatkan YDM Riau, agar tidak salah arah dalam memimpin. Terlepas dari kedua kemungkinan alasan tersebut, keberadaan Tsamarat Al Muhimmah memperkaya ide-ide tentang prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara yang telah ada sebelumnya, seperti Taj al-Salatin (1603) karya Buhari al-Jauhari, Sejarah Melayu (1612) karya Tun Sri Lanang, dan Bustan as-Salatin (1637) karya Nuruddin Arraniri.

Ada dua hal yang menjadikan Tsamarat Al Muhimmah penting dalam korpus pengetahuan tentang teori-teori kepemimpinan dalam alam Melayu. Pertama, Tsamarat Al Muhimmah ditulis oleh salah satu penasehat dari kemaharajaan Johor-Riau-Lingga, sehingga kemungkinan besar yang tertulis dalam kitab ini merupakan catatan dari sebuah fenomena. Dengan kata lain, isi kitab ini merupakan sebuah refleksi dari pola kepemimpinan yang pernah berlangsung dalam lintasan sejarah kesultanan Melayu. Kedua, Tsamarat Al Muhimmah memuat adanya perubahan konsepsi kepemimpinan Melayu. Melalui Tsamarat Al Muhimmah RAH berupaya untuk meluruskan konsepsi kepemimipinan yang terlanjur “salah kaprah”, sebagaimana termuat dalam kitab-kitab sebelumnya. 

Ada beberapa hal yang menjadi kritikan RAH terhadap konsepsi Melayu sebelumnya. Pertama, Sultan atau raja tidak sepatutnya disamakan dengan Tuhan. Dalam kitab-kitab terdahulu, seperti Taj al-Salatin, Sejarah Melayu, dan Bustan as-Salatin, sultan tau raja diposisikan sebagai wakil dan bayang-bayang Tuhan di muka bumi (dzillullah fir ard). Dalam Tsamarat Al Muhimmah, RAH mengkritik konsep tersebut. Bagi RAH, memberikan gelar tersebut kepada sultan sama saja halnya dengan menyamakan sultan dengan Allah, dan konsep tersebut dalam syariat Islam hukumnya haram. “Tasybih ini tiada syak kepada haramnya, baik tak baik membawa kepada kufur. Nau’udzubillah. (Tsamarat Al Muhimmah, 10)

Kedua, pengidentifikasian sultan dengan Tuhan dapat menyebabkan munculnya kekuasaan absolut. Dalam Tsamarat Al Muhimmah, RAH menulis:

Belum aku dapat makna raja itu dengan berbuat sebarang kehendaknya, seperti terdapat istilah setengah negeri (yang) mentasybihkan makna meumpamakan raja mereka dengan diumpamakannya dengan Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan kata mereka itu, raja itu fa’alun lima yurid atau fa’alun lima yasya’, yaitu berbuat sembarang kehendaknya……Nau’udzubillah. (Tsamarat Al Muhimmah, 9-10)

Dari kutipan di atas kita dapat mengetahui bahwa kritik terhadap kitab-kitab terdahulu tidak semata-mata terkait persoalan teologis (tasybih = penyerupaan), tetapi persoalan sosial yang dikhawatirkan muncul akibat dari klaim tersebut. Kemungkinan tersebut sangat terbuka lebar, karena dengan mengidentifikasi sultan sebagai wakil atau bayang-bayang Tuhan, maka seorang sultan dapat memaksakan kehendaknya kepada rakyat. Jika sang rakyat tidak mematuhi sultan, maka sang rakyat dianggap telah membangkang kepada perintah Tuhan.

Pandangan yang meletakkan bahwa membangkang perintah sultan berarti membangkang perintah Tuhan sangat berbahaya bagi keberlangsungan sebuah tata pemerintahan yang berdiri atas keadilan. Dengan konsep ini, sultan dapat memaksakan kehendaknya dan merealisasikan keinginannya dengan cara apa saja, sedangkan rakyatnya, tidak bisa tidak, harus mematuhinya walaupun mungkin saja itu bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan nilai-nilai keislaman. Dalam Tsamarat Al Muhimmah, RAH menulis:

“…Seperti setengah daripada negeri mendirikan satu undang-undang. Jika syubhat satu hukum, maka didirikanlah undang-undang, yakni seperti menuduh orang yang lalu pada satu tempat pada jalan raya. Pada tempat itu ada kehilangan, maka tiada dapat saksi dan tiada ia iqrar. Maka didirikanlah undang-undang di sini dengan nama dan pembahasan “baharu enggang lalu baharu ranting patah, maka ditangkaplah orang itu dengan kehinaan.”  

Dari kedua kritik RAH terhadap konsepsi kepemimpinan Melayu yang terdapat dalam kitab-hal sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa sultan atau raja dalam pandangan RAH bukan bayang-bayang atau wakil Tuhan di muka bumi sehingga bersifat profan dan tidak bersih dari kesalahan. Dengan konsepsi kepemimpinan yang ditawarkan oleh RAH, maka kepemimpinan akan terhindar dari sifat absolut. (Wallahu’alm)

Dibaca 6.025 kali

Sila Tulis Komentar Anda Disini !