Versi Indonesia
English version
Pengunjung Online : 38
Hari ini :148
Kemarin :194
Minggu kemarin:2.066
Bulan kemarin:10.498

Anda pengunjung ke 4.144.791
Sejak 11 Rabi'ul Awal 1429
( 19 Maret 2008 )


Pengunjung Baru ?
   |   


www.melayuonline.com www.wisatamelayu.com www.rajaalihaji.com www.tengkuamirhamzah.com www.ceritarakyatnusantara.com www.adicita.com www.maharatu.com www.jogjatrip.com www.kerajaannusantara.com www.infokorupsi.com www.indonesiawonder.com
Tsulasa', 01 Rabi'ul Akhir 1440 (Senin, 10 Desember 2018)
 
15 Desember 2010 00:07
Raja Ali Haji: Memadukan Tradisi Islam-Melayu

Oleh: Hudjolly

A. Pendahuluan

Setidaknya ada dua buku yang memberikan informasi tentang pandangan moralitas Raja Ali Haji yaitu Tsamarat Al Muhimmah dan Bustanul Katibin. Tsamarat Al Muhimmah sebuah kitab ringkas yang menjelaskan moralitas kepemimpinan, moralitas politik, moralitas kenegaraan dan moralitas peradilan. Bustanul Katibin kendati tidak secara eksplisit mengajarkan moralitas-etik, sangat jelas bahwa tujuan penulisan Bustanul Katibin tidak lain mengajarkan orang Melayu tentang adab berbahasa, terutama tulis menulis. Secara sederhana Bustanul Katibin dapat diretas ke dalam pembahasan genre  moralitas yang didekati menggunakan problem kebahasaan, demikian pula Tsamarat Al Muhimmah. “Problem kebahasaan”, sebuah pendekatan yang cukup ‘aneh’, namun justru karena prestasi kebahasaan Bustanul Katibin inilah pemerintah Hindia Belanda menjatuhkan pilihan pada bahasa Melayu Tinggi (Melayu Riau) sebagai bahasa resmi pemerintahan (Junus, 2002). Sebelumnya bahasa Melayu hanyalah lingua franca di kerajaan-kerajaan Melayu, sebagaimana bahasa Jawa di Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bugis dan seterusnya. Berkenaan dengan konteks pemikiran adab kebahasan dan permainan bahasa-teks, sejumlah nama-nama besar pemikir bahasa di Eropa dapat disandingkan kepada Raja Ali Haji, tokoh tersebut antara lain GE Moore (1873-1958), Ludwig Josef Johann Wittgenstein (1889-1951), Alfred Jules Ayer (1910-1970). Eropa mulai membahas kebahasaan semenjak merebaknya pemikiran atomisme logis (bahasa yang dapat dipecah-pecah ke unit terkecil) GE Moore, di belahan Timur problem bahasa telah dimulai beberapa abad sebelumnya.

Sekitar abad 5-10 M di India terjadi debat panjang antara kelompok “materialisme bahasa” yang dipelopori oleh Mimamsa school pimpinan Kumārila Bhaṭṭa and Prabhākara dengan kelompok “grammerian” pimpinan Bharthari dan Maṇḍana Miśra (www.wikipedia.com last acces 20-11-2010). Materialisme bahasa menekankan pada unit-unit bahasa yang dipakai, sedangkan grammerian menitik beratkan pada makna dan ungkapan berbahasa.

Lantas apa yang ditekankan oleh Bustanul Katibin? Transformasi nalar bahasa (logika bahasa) dari bahasa Arab ke adab bahasa Melayu. Tulisan Melayu Riau menggunakan aksara Jawi (aksara Arab) untuk menuliskan kosakata Melayu. Lahirlah bahasa Melayu dengan aksara dan logika bahasa Arab. Selanjutnya, logika Islam tersebut diresapkan dalam struktur sosial masyarakat Melayu, sebagaimana terlihat pada bidang kuasa-kepemimpinan.

Sebagai proses perkawinan grammer-bahasa, tentu saja ada masalah yang muncul yakni perbedaan struktur sosial antara Arab dan Melayu yang tercermin dalam bahasa masing-masing. Misalnya penyebutan nama orang pada strata sosial tertentu (raja dan orang-orang besar), kata panggilan, bentuk-bentuk kata sifat dan lain sebagainya. Kesulitan semacam ini mulai terasa dalam karya Raja Ali Haji “Kitab Pengetahuan Bahasa”[1]. Untuk mengatasi problem itu dibutuhkan sudut pandang moralitas-etik yang berlaku umum, di seluruh tradisi dunia (genus universum), termasuk Melayu demi melancarkan proses transformasi, agar penggubahan logika bahasa dapat meresapkan struktur sosial Islam ke bahasa Melayu Riau. Selanjutnya struktur Islam dimasukan sebagai genus special (hanya berlaku dalam tradisi dunia Islam)

B. Problem Kebahasaan

Pelajaran tulis-menulis bahasa Melayu merupakan bagian dari ‘bahasa’ Melayu yang mencakupi Adat, Adab dan Budi pekerti (Junus, 2002). Bustanul Katibin telah digunakan di sekolah-sekolah Singapura dan Johor pada kurun tahun 1875 M. Harimurti Kridalaksana (1975) berpendapat bahwa model kebahasaan yang dipilih oleh Raja Ali Haji berasal dari model Sibawaihi (intelektual Islam abad 8 M).

Secara teknis, beberapa aturan penggunaan aksara Arab telah disesuaikan dengan kosakata Melayu yang menggunakan phonem “nga, ga, nya dan pa, o”, sehingga Raja Ali haji menambahkan tanda baca tertentu untuk mendapatkan bunyi huruf pa, ga, ja, o yang terdapat dalam kosakata Melayu, misalnya kata “orang”. Wittgenstein menyatakan bahwa setiap bahasa memiliki aturan tersendiri (language game), masing-masing aturan hanya berlaku di dalam lingkup tertentu. Demikian pula Raja Ali Haji membuat aturan-aturan tersendiri berkenaan dengan dasar permainan bahasa tulis: aksara Jawi-Melayu.

Usaha penyesuaian tidak selalu berjalan lancar. Penggarapan kata madhi, mudhori, amr pada bahasa Arab yang sistem kerjanya tidak terlalu berbeda dengan bahasa Melayu, tidak berhasil digarap Raja Ali Haji (Junus, 2002). Problem kebahasaan semacam ini telah dirasakan dari awal penulisan kitab, Raja Ali Haji memberikan catatan di awal kitab. Dan di akhir Tsamarat Al Muhimmah, ia meminta  koreksi jika ada tulisan yang tidak sempurna.

Dalam isi Tsamarat Al Muhimmah Raja Ali Haji berjumpa dengan persoalan bahwa sejumlah ulama masa lalu telah menuliskan kitab-kitab tentang pemerintahan dan kenegaraan yang dipersembahkan untuk raja atau sultan masing-masing. Beberapa sistem moralitas-etik pemerintahan versi Islam telah dipraktikan di negeri-negeri Arab yang struktur politiknya mendukung bagi diterapkannya pemerintahan berdasar ajaran Islam. Sedangkan di tanah Melayu, Raja Ali Haji harus mengkompromikan Islam dengan adat. Sementara itu, akibat penulisan buku-buku kenegaraan pada zaman lalu, beberapa penulis dihukum mati oleh sultan yang tersinggung atas isi seruan moralitas-etik yang disampaikan melalui buku-buku tersebut.  Ibn Muqaffa (w142 H) dihukum pidana karena menulis buku “Risalah al Sahabah” untuk Sultan Mansur, salah seorang khalifah dari dinasti Abbasiyah (Ahmad Amin, 1975). Ulama lain seperti Ibn Qutaibah (w213-276 H) yang menulis “Imamah wal Siyasah”, Al Mawardi (364-350 H) sampai al Ghazali yang juga menulis kitab-kitab berisi panduan moralitas-etik tentang pemerintahan, kenegaraan, pengelolaan kas negara untuk sultan yang berkuasa, tidak menemui persoalan politik. Jadi tantangan utama yang dihadapi Raja Ali Haji adalah, bagaimana memadukan nalar Islam (genus specialis) untuk menopang tradisi yang berlaku umum (genus universum)?.

Paradigma politik saat Raja Ali Haji menulis karya Tsamarat al Muhimmah adalah pemerintahan Melayu yang terbelenggu kungkungan kekuasaan Holanda di Batavia. Raja Ali Haji harus menulis dalam himpitan dua paradigma politik: adat Melayu Riau dan pemerintahan Holanda. Sementara, raja yang bertahta saat itu masih terhitung keluarga dekat Raja Ali Haji, bahkan pernah menjadi muridnya (Mahdini, 1999). Selain itu, Raja Ali Haji harus mengharmonisasi ajaran agama Islam yang menjadi sumber utama isi Tsamarat tanpa meninggalkan adat.

“...Syahdan, adapun di bawah Wazir yakni menteri yang mutlak itu beberapa pula menteri yang memegang jabatan yang khas yakni ditentukan sesuatu jabatannya. Maka masing-masing namanya dan masing-masing pangkatnya atas ‘uruf dan resam dan adat negeri dan adat bangsa orangnya” (Tsamarat Al Muhimmah, Bab Pertama pasal ke 3)

Pemerintah Holanda tengah mengkerdilkan budaya Melayu (Junus, 2002), tetapi resam adat justru berusaha dijunjung oleh Raja Ali Haji dengan diberi tempat pijakan melalui wacana Islam yang dirangkaikan dalam Tsamarat Al Muhimmah. Seolah ajaran Islam dan adat Melayu itu sama-sama penting untuk mencapai pemerintahan yang ideal. Menurut Andaya dan Matheson (1983) tujuan penulisan Tsamarat Al Muhimmah adalah menjadikan masyarakat Melayu melaksanakan ajaran Islam dan bersikap sesuai dengan tradisi Melayu itu sendiri

C. Titik Pijak Transformasi Melayu-Islam

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, Raja Ali Haji perlu suatu titik pijak untuk menyatukan dua genus budaya yang berbeda: Arab (Islam) dengan Melayu. Sistem kenegaraan yang diadopsi oleh Raja Ali Haji bersumber dari pandangan Al Mawardi (Junus, 2002) bahwa raja dipilih melalui tiga sebab yakni: pertama, dilantik (bai’ah ahlul halli wal aqdi) melalui suatu permusyawaratan. Sebab kedua  penunjukkan (istikhlaf) dari raja sebelumnya dan ketiga ialah taqallab atau pengambilalihan kekuasaan (Mahdini, 1999). Tiga sebab ditabalkannya seorang menjadi raja/pemimpin merupakan sebab umum dari semua ritus perpindahan kekuasaan, baik di tanah Melayu atau di wilayah Islam atau wilayah benua Eropa.

Penobatan seseorang menjadi pemimpin selalu bersumber dari salah satu  sebab-sebab di atas, sehingga sebagai sebab umum (universal). Di Bugis terdapat dewan tujuh yang bermusyawarah untuk mengangkat seorang pemimpin (dilantik). Di Jawa, Belanda, dan Jepang penobatan raja dilakukan atas dasar istikhlaf.  Dan banyak raja yang mencapai tahta karen a taqallab. Istilah-istilah Islam dipakai untuk memberikan referensi dan legitimasi pemikiran, sebab ijtihad hukum yang dipakai  Raja Ali Haji tentang perlunya mengangkat pemimpin/raja adalah fardu kifayah (Tsamarat Al Muhimmah, Bab Pertama, pasal 1).

Syarat-syarat menjadi pemimpin ditetapkan dalam Tsamarat Al Muhimmah (Bab Pertama, pasal 3) antara lain: beragama Islam, laki-laki, mukalaf dan merdeka, adil, pandai berijtihad, mempunyai penglihatan dan bicara yang baik, berani, rajin dan tidak malas. Syarat ‘beragama Islam’ berarti menunjukkan identitas kelompok mayoritas (karena Melayu Riau mayoritas beragama Islam) sehingga dengan mudah akan mendapatkan dukungan sekaligus mengurangi pihak yang tidak sepaham. Syarat ‘laki-laki’ berhubungan dengan sistem pemikiran Islam (Ghazali dan Mawardi) bahwa pemimpin muslim harus lah laki-laki. Syarat ini berhubungan dengan keyakinan yang dianut kelompok mayoritas sekaligus sehaluan dengan tujuan syarat pertama yaitu meminimalisir penentang sambil menggalang dukungan. Syarat ‘mukalaf dan merdeka’ juga syarat yang bersifat universial: tidak dalam belenggu kekuasaan orang lain, tidak sedang menjalankan hukuman dan memiliki kemampuan memimpin dirinya sendiri.

Dua pola dalam Tsamarat Al Muhimmah berupa asal-usul penabalan raja dan syarat menjadi  raja tidak melulu klaim dari rahim Melayu atau Islam itu sendiri, tetapi telah berlaku universal di seluruh kerajaan dan semua puak budaya. Munculnya syarat ‘beragama Islam’ dan ‘laki-laki’ dapat dimaknai sebagai upaya mencari persesuaian dengan struktur tradisi mayoritas dan pengalangan dukungan. Tidak melihat an sich ‘agama Islam’ tetapi manfaat dan politik kekuasaan yang bermain di balik syarat formil tersebut.

Syarat selanjutnya yaitu adil, pandai berijtihad, mempunyai penglihatan dan bicara yang baik, berani, rajin dan tidak malas. ‘Pandai berijtihad’ dapat diartikan bahwa seorang pemimpin mesti menguasai aspek-aspek hukum, tata cara pengambilan hukum (ijtihad) agar pemimpin dapat mengambil putusan untuk menangani masalah yang diadukan kepadanya. Ijtihad juga menunjukkan kapasitas penguasaan pengetahuan yang luas, karena tanpa pengetahuan tiadalah dapat mencari persamaan-persamaan antara pendapat ulama dan relevansinya terhadap masalah-masalah aktual yang sedang dihadapi. Keluasan ilmu dan pengetahuan menjadi syarat penting mengingat raja/orang-orang besar akan menghadapi masalah yang sangat beragam jenisnya. Dengan demikian, ‘ijtihad’ merupakan syarat yang menunjuk adanya kapasitas intelektualitas, perpaduan kemampuan berpikir dan bertindak.

Sifat-sifat ‘mempunyai penglihatan dan bicara yang baik, berani, rajin dan tidak malas’ yang disebut Tsamarat merupakan kategori umum dari syarat fisik dan syarat mental. ‘Berbicara baik dan rajin’ hanya dimiliki oleh orang yang sehat secara mental. Orang yang mentalnya tidak stabil dapat dilihat dari disorientasi adab bahasa yang dipakai. Misalnya orang yang pemarah (gadlab) terlihat dari perangai bicaranya yang mudah memaki, ketus, penggerutu, berkata-kata kotor dan mengumpat. Orang yang memiliki perangai semacam ini jelas kurang cakap untuk dijadikan pemimpin. Menurut Tsmarat, sifat tersebut merupakan kategori sifat yang harus dihilangkan dalam diri raja dan orang-orang besar.

‘Rajin dan tidak malas’ berkaitan dengan etos kerja. Seorang pemimpin mestilah memiliki etos kerja yang menjadi teladan bagi bawahannya. Raja yang rajin dan tidak malas membuat para menteri dan wazir lebih loyal, mereka akan  menunjukkan kinerja yang baik dan lebih berdedikasi.  ‘Tidak malas’ berarti kemauan untuk berbuat lebih baik, sifat ini akan membawa orang yang dipimpin ke arah perbaikan, ke arah kemajuan.

Semua sifat yang wajib dimiliki seorang pemimpin sebagaimana diajukan Raja Ali Haji telah menjadi tipe ideal bagi setiap calon raja/orang-orang besar/ pemimpin di semua kebudayaan. Artinya, syarat tersebut merupakan syarat yang sudah lama berlaku secara universal, syarat umum. Di Papua sifat-sifat ideal kuasa-kepemimpinan sebagaimana tersebut di atas telah terangkum dalam sosok bernama Anim-ha, di Sulawesi dihimpum dalam person mitos bernama To Manurung, di Jawa berhimpun dalam sosok yang berderajat Ksatria-pinandita dan seterusnya (Hudjolly, 2010). Bahkan dalam zaman modern sekalipun, tokoh ideal pemimpin diperikan kepada sosok ‘satria piningit’ yang selalu disebut-sebut akan hadir sejak masa Ranggawarsito hidup sampai zaman pemilihan langsung.

Semua puak-puak tradisi pada beberapa bagian memiliki genus pijakan yang sama dalam memandang kapasitas kuasa-kepemimpinan. Semua syarat yang diajukan bagi seorang pemimpin sama.  Perbedaan penampakan dalam bentuk tradisi aktual di puak-puak tersebut bisa saja berlainan satu sama lain, tetapi pola yang bermain di balik itu semua menunjukkan keserupaan nalar: genus nalar universum, berlaku umum.

D. Memadukan Dua Genus

Untuk melengkapi syarat genus nalar universum, Tsamarat Al Muhimmah pada Bab Ketiga menjabarkan secara panjang lebar sifat-sifat yang harus ditinggalkan oleh seorang pemimpin/raja dan orang–orang besar kerajaan (wazir, qadli). Jika sifat-sifat tersebut masih ada, tidak membuat gugur kepemimpinannya, sebab sifat tersebut berkaitan dengan keindahan perilaku manusia dalam pandangan syariat. Raja Ali Haji memasukan ruh ajaran tasawuf ke dalam konsepsi kuasa-kepemimpinan untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin berkapasitas unggul (insan kamil). Tujuan memasukan tasawuf menurut ‘tafsiran’ Hasan Junus (2002) adalah membersihkan diri, rohani, jasmani dan nama baik yang berlaku untuk raja, para penegak hukum dan semua orang. Di antara sifat-sifat yang mesti dipupus antara lain, sifat takabur, gadlab (pemarah), hasad (penghasut), bakhil (kikir), lalai, mudah mengeluh (al juzu). Inilah satu langkah transformatif, memadukan nalar Islam dan nalar Melayu melalui struktur kebahasaan.

Selain mengajukan genus nalar universum dalam kuasa-kepemimpinan, Raja Ali Haji mengajukan genus khusus melalui satu syarat gugurnya kepemimpinan/raja yaitu: melalaikan ugama. 

“Yang tersebut cacat itu yang besar kepada raja dan orang-orang besar, karena apabila raja dan orang-orang besar lemah kepada ugama dan tiada takutkan akan Allah Ta’ala, nanti segala rakyatnya menurut kelakuan raja dan kelakuan orang-orang besar. Karena apabila takut akan Allah Ta’ala nanti keluar daripadanya beberapa kebajikan dan apabila tiada takut akan Allah Ta’ala keluar beberapa kejahatan....”(Tsamarat Al Muhimmah, Bab Ketiga, pasal 3, furu 14)

Keterangan lain dalam Tsamarat Al Muhimmah menyebutkan:

... tiada boleh diturunkan raja itu daripada kerajaanya jika hilang sifat adalahnya sekalipun....melainkan jika ia kufur berpaling daripada agama Islam sama ada pada perkataan atau kelakuan atau menghalalkan yang haram dan aksunya (sebaliknya), yang membawa kepada kufur, maka yaitu kita lepaskanlah janjinya, yakni tiadalah kita berajakan dia... (Bab Pertama, pasal ke 4).

Alasan gugurnya kuasa-kepimpinan karena kufur agama merupakan genus specialis yang hanya berlaku bagi masyarakat yang menunjung tinggi ajaran Islam. Semenjak raja-raja Melayu beragama Islam, Melayu identik dengan Islam (Suwardi, 2007). Tetapi, alasan semantik dibalik genus specialis tersebut merupakan bahaya yang cukup laten bagi semua jenis kepemimpinan. Apabila seorang raja tidak lagi merasa memiliki “Maharaja” yang harus selalu dipatuhi dan tidak mau ditentang, maka dengan mudah ia menjadi raja yang sekehendak hati. Ia merasa tidak perlu bertanggungjawab apapun lagi, kekuasaan cenderung dijadikan pemuas menurut hawa nafsunya. Kisah-kisah klasik zaman dahulu banyak menceritakan kejadian semacam itu, sebut saja Fir’aun, Namrudz, Ratu Saba.

Melihat adanya potensi ketidakmampuan menghiasi rohani, jasmani dan nama baik pemimpin/raja dengan sifat-sifat aklak mulia (sebagaimana dianjurkan Tsamarat),  Raja Ali Haji memasukan ruh ajaran tasawuf dalam syarat tambahan, sifat penunjang kuasa-kepemimpinan: yaitu menjadikan ajaran hati sebagai katup pengaman agar seorang raja dan orang-orang besar mampu mengatasi keinginan “sekehendak hati” sesudah berkuasa. Inilah urgensi tasawuf (Islam) yang ditanamkan dalam sistem kenegaraan Tsamarat Al Muhimmah, sebuah sikap preventif.

Kecenderungan penyimpangan kekuasaan merupakan genus universum, dampak negatif yang diakibatkan dari penyimpangan kekuasaan juga berlaku umum. Kesengsaraan rakyat lantaran negeri tidak terurus, penumpukkan kekayaan di tangan raja, mengumbar syahwat, hukum dan keadilan tidak dapat ditegakkan, semua itu adalah dampak-dampak universal yang ditimbulkan dari penyimpangan kekuasan.

Dalam bidang syarat pengangkatan raja atau orang-orang besar , Raja Ali Haji menggunakan genus universum. Syarat menurunkan atau membatalkan kepemimpinan raja dan orang orang besar, secara tidak langsung, juga menggunakan genus umum. Sedangkan untuk memperkokoh syarat-syarat kepemimpinan dan menjunjung adat,  dimasukanlah syarat tambahan berupa genus special yang diambil dari khazanah Islam. Dan, untuk menghindari gugurnya kepemimpinan raja, juga digunakanlah genus special berupa ketaatan terhadap ugama (Islam). Jadi, rangkaian modus kuasa-kepemimpinan dalam Tsamarat Al Muhimmah menggunakan dua alur besar yaitu Genus Umum yang berlaku di semua tradisi yang berfungsi sebagai belt (sabuk) tradisi Melayu dan genus khusus yang berlaku dalam tradisi Islam sebagai core (inti) tradisi Melayu.

----------oo0oo----------

Hudjolly

Daftar Pustaka

Amin, Husain Ahmad, 1975. Al Mi’ah al Azham fi Tarikh al Islam. Kairo, Maktabah Makboul

Hudjolly. 2010.  Nalar dan Tradisi. Yogyakarta. re-kreasi

Junus, Hasan, 2002. Raja Ali Haji, Budayawan di Gerbang Abad XX. Pekanbaru, Badan Penerbit Universitas Riau

Kridalaksana, Harimurti, 1975. ”Pandangan Raja Ali Haji Tentang Kelas Kata dalam Bahasa Melayu”, Dewan Bahasa, Agustus.

Mahdini.2000. Etika Politik, Pandangan Raja Ali Haji dalam Tsamarat Al Muhimmah. Pekanbaru, Yayasan Pusaka Riau.

Raja Ali Haji. ”Tsamarat Al Muhimmah” dalam Mahdini. 1999. Tsamarat Al Muhimmah, Pemikiran Raja Ali Haji  Tentang Peradilan. Pekanbaru. Yayasan Pusaka Riau.

Suwardi, 2007. Kebudayaan Melayu. Pekanbaru, Kampus Akademi Pariwisata Engku Puteri Hamidah Press

Tahun 1345 H. Kitab Pengetahuan Bahasa, Singapura, Mathbaat Al Ahmadiay.

Tahun 1987. Kitab Pengetahuan Bahasa, Pekanbaru,  Depdiknas.

Watson, Andaya Barbara dan Matheson, Virgina, 1983. Pikiran Islam dan Tradisi  Melayu, Tulisan Raja Ali Haji dari Riau., dalam Anthony Reid & David Marr. 1983. ”Dari Raja Ali Haji ke Hamka: Indonesia dan Masa Lalunya. (Terjemahan). Jakarta Grafiti press.

www.wikipedia.com, last acces 20-11-2010



 

[1] Lihat pada entri  Kitab Pengetahuan Bahasa, Mathbaat Al Ahmadiay, Singapura 1345 H, halaman 262 dan 412. Atau dalam edisi Indonesia, Kitab Pengetahuan Bahasa, Depdiknas, Pekanbaru,1987 halaman 312 dan 313.

 
Dibaca 3.299 kali